Langsung ke konten utama

Doktor Rudolf Saragih Sukses Pertahankan Disertasi di Hadapan Guru Besar


IKAFASAS
Program Studi Doktor Hukum UKI melaksanakan Ujian terbuka Promosi Doktor dengan promovendus Rudolf Valentino Saragih. Ujian terbuka dilaksanakan di Kampus Pascasarjana UKI, Salemba Jakarta Pusat (22/08). Dalam ujian terbuka, Rudolf Valentino Saragih mempertahankan disertasinya dengan judul ‘Rekonstruksi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal Dalam Perspektif Otonomi Daerah.’

Di depan tujuh penguji diantaranya Prof. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA (Rektor UKI), Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.,  Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Dr. Maruarar Siahaan, S.H., dan Dr. Irwan Lubis, S.E., M.Si.,  Rudolf Valentino Saragih berhasil memaparkan hasil penelitiannya.

Dalam penulisan disertasi ini, Rudolf Valentino Saragih mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di daerah yang terlibat. Juga melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

“Pengaturan penerbitan obigasi daerah dalam upaya mengembangkan ekonomi daerah memerlukan kajian mendalam dan pemahaman yang sama tentang kemungkinan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan,” ujar Dr. Rudolf Valentino Saragih menyampaikan pemikirannya.

Menurut Rudolf, hal ini menjadi sangat urgen, karena pada Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Pemerintah Pusat tidak menjamin obligasi daerah walaupun disebutkan dalam Pasal 64,”Pembayaran Bunga dan Pokok Disediakan dalam APBD”

“Dalam hal ini, hambatan utama bagi penerbitan obligasi daerah adalah Kementerian Keuangan masih dalam proses perampungan Peraturan turunan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berkaitan dengan harmonisasi kebijakan fiskal nasional,” jelas Rudolf.

Rekonstruksi penerbitan obligasi daerah saat ini dibutuhkan peraturan atau RUU tentang Surat Utang Daerah. Tujuannya agar pemangku kepentingan daerah bertanggung jawab melakukan pembangunan. 

“Strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah antara lain memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat untuk pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah,”tambahnya.

Senior advisor Harita Group ini menekankan pentingnya adanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terkait obligasi daerah. Hal ini  diperlukan untuk membuka wawasan bersama dari sisi para pemangku kepentingan pembangunan di daerah dan masyarakat sendiri.

“Daerah memerlukan kualifikasi SDM yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman di bidang investasi dan pasar modal dan infrastruktur lembaga yang merupakan unit pengelola obligasi,”pungkasnya.

Ujian Terbuka Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor UKI, Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA  dan menyatakan bahwa  Doktor Rudolf Valentino Saragih, S.E.Ak, C.A., M.H. berhasil lulus dengan IPK 3,94 dengan predikat cumlaude.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BRIN dan Jamur Cikuda Nusantara Sepakat Kembangkan Teknologi AMCS

IKAFASAS -  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Elektronika (PRE) – Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) telah mengembangkan teknologi   Autonomous Monitoring and Controlling System  (AMCS). AMCS merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan dan kendali terhadap kondisi lingkungan pertanian. Untuk mengetahui kinerja teknologi AMCS yang telah dikembangkan di lingkungan yang sebenarnya, PRE OREI – BRIN bermitra dengan PT Jamur Cikuda Nusantara. Di lahan budidaya jamur milik PT Jamur Cikuda Nusantara inilah, teknologi AMCS akan diterapkan. Kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Yusuf Nur Wijayanto selaku Kepala PRE dan Maria Ekaristi Sushintawati selaku Direktur Utama PT. Jamur Cikuda Nusantara di Gedung 124 KST BJ Habibie Serpong pada Rabu (29/5/2024). “Kegiatan ini diinisiasi oleh Kelompok Riset  Secured Electronic Design  dengan PIC dari kerjasama ini ...

UKI dan CUCAS Perkuat Kerja Sama, Peluang Bisnis Kini di Depan Mata

Foto bersama UKI dan CUCAS IKAFASAS -   Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta baru saja menggelar pertemuan bersama dengan China’s University and College Admission System (CUCAS). Pertemuan tersebut digelar di Gedung Rektorat UKI, Jakarta, Jumat (19/7/2024). Agenda pertemuan itu adalah untuk memperkuat kerja sama antara UKI dengan CUCAS. Diharapkan, lewat kerja sama tersebut, SDM Indonesia akan semakin siap dan tangguh ketika akan bekerja pada perusahaan-perusahaan Cina yang akan segera berinvestasi di Indonesia. Dalam pertemuan, CUCAS diwakili Profesor Grand Wu yang membawahi bidang kerja sama antara Cina dan Indonesia. Sedangkan dari UKI, hadir antara lain Rektor UKI Profesor Dhaniswara Hardjono, Wakil Rektor Ied Veda Sitepu, Wakil Rektor Hulman Panjaitan, Dekan Fakultas Sastra dan Bahasa Susanne Sitohang, Dewi Sulistyowati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, serta Ketua Ikatan Fakultas Sastra dan Bahasa (Ikafasas) UKI, Basilio Dias Araujo, yang saat ini juga di...

Catat, UKI Kampus Unggul: Kedepankan Kolaborasi Internasional

IKAFASAS - Berkaitan dengan pemberitaan pada salah satu media, pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 20.25 WIB dengan judul berita : “Termasuk UKI ? Ini Daftar 33 Universitas Terlibat Perdagangan Orang Modus Magang Mahasiswa di Jerman” (dengan melampirkan gambar bendera merah putih dan bendera Universitas Kristen Indonesia (UKI). Hal mana pemberitaan tersebut berawal dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Ferienjob.  Berikut kami sampaikan klarifikasi kepada masyarakat: Kerja sama UKI dengan PT. Sinar Harapan Bangsa ditandatangani sebagai bagian dari program kerja sama UKI, namun kegiatan pengiriman mahasiswa tidak diteruskan karena surat edaran Dirjen Dikti Kemdikbudristek RI yang menyatakan progam tersebut dihentikan. Sebagai institusi Pendidikan Tinggi yang tunduk program pemerintah, UKI patuh pada surat edaran tersebu...